Menyederhanakan Transaksi Untuk Pelaku UMKM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, dengan regulasi turunannya dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas pajak yang diperlukan oleh setiap individu atau badan hukum yang wajib membayar pajak di Indonesia. Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, berikut adalah tata cara untuk membuat NPWP pertama di Indonesia.
Setiap orang yang sudah memiliki penghasilan atau gaji dan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pasti harus melaporkan SPT, SPT adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas.
